Perbedaan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata


Perbedaan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata - Sebagai masyarakat yang awam, kita seringkali kebingungan membedakan antara hukum-hukum yang ada seperti hukum pidana khusus dan pidana umum misalnya. Baik umum maupun khusus, keduanya sama sama tindak pidana, tetapi memiliki perbedaan dalam proses hukumnya.

Kali ini saya akan mencoba menuliskan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Tujuannya, agar kita sebagai masyarakat yang hidup dalam negara hukum, tidak keblengir dalam melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita.

Perbedaan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Sumber gambar: boksburgadvertiser.co.za

Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu produk hukum yang mengatur apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Sedangkan tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum, yang apabila hal itu dilanggar akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Misalnya terjadi sebuah tindak pidana pencurian. Akibat dari kejadian ini, masyarakat akan merasakan ketakutan, disitulah keamanan dan ketentraman umum terganggu.

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan suatu produk hukum yang mengatur antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya atau perseorangan saja. Jadi dalam hukum perdata yang terkena dampak dari hukum ini apabila dilanggar adalah orang-orang yang terlibat saja.

Perbedaan Hukum pidana dan hukum perdata juga terletak pada proses hukumnya. Jika hukum pidana, dalam proses atau pelaksanaan hukumnya bisa langsung diterapkan. Jadi dalam hukum pidana, tidak harus menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Kecuali kasus pencurian dan pemerkosaan.

Jika hukum perdata, dalam setiap kasus perdata, pihak berwenang tidak akan melakukan proses hukumnya jika pihak yang dirugikan tidak melapor. Misalnya, kasus jual beli atau masalah warisan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada kapasitas atau jangkauan dampaknya. Jika hukum pidana berdampak pada masyarakat luas, sekalipun ia tidak terlibat. Sedangkan hukum perdata hanya pada orang-orang yang terlibat saja (private).

Share:

Pelaku Kegiatan Ekonomi

Pelaku Kegiatan Ekonomi – Di dalam aktifitas perekonomian tentu terdapat pelaku-pelaku ekonomi sebagai penggerak perekonomian itu sendiri. Oleh karena itu peran pelaku ekonomi menjadi sangat penting agar perekonomian bisa tetap berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi khalayak secara umum.
 
Pelaku ekonomi dapat diartikan sebagai setiap individu, kelompok ataupun  lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi ataupun konsumsi. Secara umum pelaku ekonomi ini dibedakan menjadi lima macam yang antara lain: rumah tangga, perusahaan pemerintah dan masyarakat luar negeri yang masing-masing memiliki peranannya tersendiri. Adapun penjelasan dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut.

Baca juga : Sejarah Munculnya Ilmu Ekonomi 

Rumah tangga – Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam cakupan ruang lingkup paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya. Sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga dibagi menjadi menjadi tiga golongan penting, antara lain:
  1. Rumah tangga keluarga sebagai produsen, yaitu rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang membutuhkan. Didalam proses produksi ini rumah tangga sebagai produsen dapat memanfaatkan tanahnya, tenaga kerjanya, modalnya ataupun keahliannya. Adapaun hasil yang diperolah rumah tangga keluarga produksi adalah berupa uang. 
  2. Rumah tangga keluarga sebagai distribusi, yaitu rumah tangga yang berperan sebagai distributor dengan cara membuka toko atau warung serta menjadi pedangang dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah untuk memperoleh penghasilan berupa uang. 
  3. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen, yaitu rumah tangga yang berperan sebagai konsumen dan ini berlaku pasti. Konsumsi yang dilakukan merupakan hasil dari pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi itu sendiri. Adapau faktor yang dapat mempengaruhi banyak tidaknya konsumsi adalah sebagai berikut: 
  • Jumlah pendapatan keluarga 
  • Jumlah anggota keluarga 
  • Status sosial ekonomi keluarga 
  • Harga barang ataupun jasa yang dibutuhkan
Pelaku kegiatan ekonomi
Sumber Gambar : ilmu ekonomi.id
Perusahaan – perusahaan merupakan sebuah badan usaha yang menjalakan aktifitas produksi guna mengasilakna barang atau jasa yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan kegiatan ekonomi digolongkan menjadi tiga sebagai berikut:
  1. Perusahaan sebagai produsen, hal ini merupakan tujuan utama yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan yang diinginkan. Karenanya sudah tidak diragukan lagi akan peran perusahaan dalam hal menjadi produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat khalayak. 
  2. Perusahaan sebagai distributor, hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya penyaluran atas produk atau jasa yang sudah di produksi. Karena jika tidak maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan atau bahkan justru akan mengalami kerugian karena barang atau jasa yang dihasilkan tidak tersalurkan ke masyarakat dengan baik. 
  3. Perusahaan sebagai konsumen, hal ini dilakukan sebagai langkah perusahaan untuk memperoleh bahan baku, alat produksi, tenaga karyawan atau biaya lain guna kelancaran proses produksinya.
Pemerintah – pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam perkonomian untuk mengawasi, mengatur maupun mengendalikan jalannya perekonomian yang ada agar dapat terciptanya kemakmuran rakyatnya. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 33 UUD 1945 yang mana memberikan wewenang kepada pemerintah untuk untuk ikut andil terutama pada bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena muncullah Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1967 yang mana membagi perusahaan negara menjadi tiga bentuk, yakni perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan). 

Permerintah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara memiliki peran ekonomi antara lain sebagai berikut :

  1. Membelanjankan pendapatan negara utuk keperluan negara. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengeluaran dengan membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan umum. Estimasi pendapatan dan pengeluaran ini digambarkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
  2. Menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat melalui produksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
  3. Menciptakan iklim kondusif dan sehat untuk menjaga kelancaran proses perekonomian di dalam suatu negara dengan cara melakukan pengarahan, bimbingan, pengawasan dengan membuat peraturan perundang-undangan dengan pihak yang berwenang. 
  4. Dan terakhir menjaga stabilitas ekonomi dengan setap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
Masyarakat luar negeri – keadaan di setiap negara pasti memiliki perbedaan dna keunikan masing-masing yang menjadikan setiap negara tersebut saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun peranan masyarakat luar negeri adalah sebagai berikut:

  1. Masyarakat luar negeri sebagai produsen dilakukan dengan cara kegiatan ekspor atas barang-barang yang dihasilkan didalam negeri untuk selanjutnya dapat menghasilkan keuntungan.
  2. Masyararakat luar negeri sebagai konsumen dilakukan dengan cara kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di negara itu sendiri karena berbagai hal. 
  3. Masyarakat luar negeri sebagai investor dilakukan dengan cara mengundang investor asing untuk menanamkan modal guna kelancaran pembangunan di dalam suatu negara 
  4. Masyarakat luar negeri sebagai ahli dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memenuhi tenaga kerja dalam negeri karena tidak tersedianya ataupun keterbatasanahli tersebut di dalam negeri.  
Itu lah tadi pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi dengan setiap perannya masing-masing. Pada dasarnya seluruh pelaku ekonomi yang ada saling berkaitan dan melengkapi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi. Karennya jika salah satu pelaku ekonomi tertanggu maka akan berdampak pula pada pelaku yang lain dan hal ini dapat mengancam kestabilan ekonomi itu sendiri.



Share:

Mahfud MD: Sekarang Mulai Ada Pengacara Oon

Penegakan hukum di Indonesia kembali mendapat ujian. Pasalnya, kasus E-KTP yang menyeret ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) tak juga kunjung selesai. Banyak pihak menilai, SN memainkan drama agar lepas dari jeratan hukum.

Ketua Mahkamah Konstitusi 2008/2013,  Mahfud MD pun acap kali membuat status di akun Twitter pribadinya untuk memberikan tanggapan atas kasus korupsi yang menyeret nama ketua DPR RI yang kini sudah di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pagi ini, Minggu, 19 November 2017, Mahfud MD kembali mengkritisi profesi advokat yang ia nilai harus kembali membenahi diri dalam proses perekrutan calon advokat dan sampai disumpah.

"Dunia Advokat harus menata diri. Sekarang ini mulai ada advokat/kuasa hukum yang tak paham hukum bahkan oon dibidang hukum. Sekarang ini mulai ada kuasa hukum yang hanya panda cuap2. Proses rekrutmen dan pembinaan etika harus dijaga sejak awal, jangan sembarang disumpah, demikian tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya pada Minggu, (19/11/2017).

Mahfud MD: Sekarang Mulai Ada Pengacara Oon



Tidak jelas siapa Advokat/pengacara yang dimaksud oleh mantan ketua MK ini. Namun, statusnya itu menjadi perhatian publik, saat ini sudah lebih dari 1000 dan 900an yang menyukai dan mereetwet statusnya.
Share:

Perbedaan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus


Perbedaan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus - Tindak Pidana, atau yang dalam kepustakaan hukum pidana biasa disebut dengan kata "delik" merupakan tindakan yang melanggar suatu aturan hukum dan akibat dari tindakannya itu menimbulkan suatu sanksi.

Jadi hukum pidana dapat pula diartikan sebagai suatu aturan yang menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh di lakukan.

Beberapa contoh perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana seperti, Pembunuhan, Pencurian, penganiayaan, Perampokan, Korupsi, Pencucian Uang dan lain-lain.

Perbedaan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus


Tindak Pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah suatu tindakan yang sudah diatur dan ditentukan dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang. Contohnya seperti, Pembunuhan, Pencurian dan lain-lain.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu tindakan yang diatur diluar KUHP dan hanya berlaku untuk  orang-orang tertentu saja. Contoh undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus seperti, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dll.

Perbedaan atau kekhususan dari tindak pidana Umum dan Tindak Pidana khusus selain daripada berada diluar KUHP, perbedaan yang lain salah satunya adalah dari segi proses hukumnya.

Jika dalam tindak pidana Umum, laporan yang sudah dilaporkan kepada pihak berwenang, jika laporannya tersebut dicabut, maka tindakan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Misalnya kasus penganiyaan, karena kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan.

Beda hal jika Tindak Pidana Khusus. Walaupun kedua belah pihak sudah berdamai, misalnya dalam kasus pencabulan pada anak dibawah umur. Maka proses hukumnya akan tetap berjalan.
Share:

Hukum Permintaan dan Penawaran, Kurva dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya


Hukum Permintaan dan Penawaran, Kurva dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya - Di dalam sebuah perekonomian tentu tidak akan terlepas dengan istilah permintaan dan penawaran. Tidak peduli dalam skala kecil ataupun besar permintaan dan penawaran akan tetap ada dalam aktivitas ekonomi tersebut. Kedua hal ini juga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapai yang mana ketika ada permintaan pasti disitu pula ada penawaran yang pada akhirnya akan mencapai kesepakatan harga diantara dua belah pihak.

Berikut ini akan dibahas tentang pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, kurva serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut.


Pengertian Permintaan 

Permintaan (demand) didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu serta dalam waktu tertentu. Di dalam prakteknya permintaan dapat dibagi menjadi:
  • Permintaan absolute, dapat diartikan sebagai keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum baik yang memiliki tenaga beli, kemampuan beli maupun yang tidak memiliki sama sekali.
  • Permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli.
  • Permintaan potensial, dimana hampir mirip dengan permintaan efektif yakni pemintaan yang diikuti dengan adanya kemampuan daya beli, akan masih belum ada sebuah keinginan untuk membeli dari konsumen.
  • Permintaan individu, yaitu merupakan permintaan yang dilakukan oleh seorang individu atau hanya satu konsumen saja.
  • Permintaan pasar, yaitu kebalikan dari permintaan individu atau dengan kata lain permintaan yang dilakukan oleh banyak konsumen yang berada di pasar.
Hukum Permintaan

Selanjutnya yaitu hukum permintaan, yaitu hubungan berbanding terbalik antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut atau dengan kata lain ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dan berlaku sebaliknya yakni apabila harga turun maka permintaan jumlah barang meningkat.

Kurva Permintaan

Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Pada umumnya pergerakan kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan bawah. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang berbanding terbalik. Akan tetapi terdapat suatu kondisi dimana hukum permintaan ini tidak berlaku seperti misalnya pada saat lebaran yang mana meskipun harga kebutuhan naik akan tetapi permintaan masyarakat akan tetap naik dikarenakan pada saat itu memang harus dipenuhi. Konsep yang demikian disebut dengan cateris paribus. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu :  
  • Harga barang tersebut - Harga suatu barang yang akan dibeli konsumen sangat mempengaruhi permintaan. Hal itu dikarenakan masyarakat cenderung memilih barang-barang yang murah yang pada akhirnya jika harga barang yang akan dibeli mengalami kenaikan maka permintaan konsumen pun cenderung turun dan begitu juga sebaliknya. 
  • Harga barang lain - Harga barang lain pun juga bisa mempengaruhi permintaan konsumen. Sebagai contohnya ketika harga beras naik maka akan diikuti harga daging, telur dan harga barang lain. Oleh karena itu akan menimbulkan permintaan konsumen berkurang.
  • Pendapatan masyarakat - Dalam hal ini pendapatan masyarakat menentukan besar kecilnya permintaan. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka permintaanpun akan cenderung meningkat dan begitupun sebaliknya yang dengan kata lain pendapatan berimbas pada daya beli masyarakat.      
  • Selera dan keinginan masyarakat - Selera dan keinginan masyarakat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya permintaan yang terjadi. Ketika suatu produk atau barang sesuai dengan selera konsumen, maka akan terjadi sebuah permintaan, begitu juga sebaliknya. Melihat hal ini maka perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman maupun selera sesuai perkembangan di dalam masyarakat.
  • Jumlah penduduk suatu negara - Terakhir jumlah penduduk suatu negara berpengaruh terhadap permintaan, semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara maka permintaan pun cenderung mengalami peningkatan dan berlaku sebaliknya.
Itulah tadi pembahasan mengenai pengertian permintaan, hukum permintaan, kurva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran, hukum penawaran, kurva beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.


Pengertian Penawaran

Penawaran (supply) adalah keseluruhan barang yang ditawarkan oleh produsen pada pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu serta dalam periode tertentu. Penawaran dibedakan menjadi :
  • Penawaran marginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan syarat mampu menjual suatu produk sesuai dengan harga pasarnya. 
  • Penawaran super marginal, yaitu sebuah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual yang bisa menjual produknya di atas harga pasar yang ada.     
  • Penawaran individu merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh individu atu si penjual itu sendiri.·          
  • Penawaran pasar, kebalikan dari penawaran individu yaitu penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual yang ada di pasar.
Hukum Penawaran

Di dalam hukum penawaran ini terjadi hubungan linear atau berbanding lurus antara harga dan jumlah penawaran yang terjadi. Hal ini lah poin dasar yang membedakan dengan hukum permintaan dimana hubungan antara harga dan permintaan justru berbanding terbalik. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi pula penawaran akan barang atau jasa tersebut. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Di dalam hukum penawaranpun terdapat pula kondisi cateris paribus, dimana hukum penawaran akan berlaku jika tidak ada faktor-faktor lain yang berubah. Contohnya yaitu penawaran tiket sepak bola akan tetap menurun meskipun harganya naik, hal ini dikarenakan adanya batasan kuota yang dilakukan.

Kurva Penawaran

Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Pada umumnya kurva penawaran bergerak miring dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini meruapakan akibat dari hubungan berbanding lurusnya antara harga dan frekuensi penawaran itu sendiri. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penawaran bertambah, dan sebaliknya akan bergeser ke kiri jika terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan penawaran barang atau jasa tersebut berkurang.

Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran:
Selain harga barang atau jasa itu sendiri, faktor lain yang memengaruhi permintaan adalah sebagai berikut: 
  • Biaya produksi - Tinggi rendahnya biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual barang sehingga selanjutnya dapat mempengaruhi panawaran akan barang itu sendiri.
  • Teknologi - Semakin canggihnya teknologi yag digunakan dalam proses produksi akan meningkatkan tingkat efisiensi terhadap produk yang dihasilkan yang juga berimbas pada penurunan harga barang. Dengan kondisi demikian maka akan mempengaruhi penawaran barang.
  • Harapan akan harga masa depan - Jika terdapat spekulasi akan naiknya harga di masa depan maka penawaran saat ini akan dikurangi untuk kemudian barang/jasa ditimbun dan dijual di masa depan dengan harapan meningkatnya keuntungan yang diperoleh.
  • Pajak - Hal ini terjadi ketika pajak yang tinggi akan menyebabkan harga jual yang tinggi pula barang yang dihasilkan. Hal ini berikibat lebih sedikitnya penawaran produk akibat permintaan konsumen yang turun.
  • Ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap - Hal ini terjadi ketika adanya produk pesaing sejenis di pasaran dengan harga yang lebih  murah maka konsumen akan cenderung beralih ke produk yang lebih murah tersebut sehingga terjadi penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun dikurangi.
Itulah tadi informasi tentang pengertian permintaan dan penawaran pengertian, hukum, kurva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya keberadaan hukum permintaan dan hukum penawaran ini merupakan titik temu antara harapan dari konsumen yang melakukan transaksi tersebut. Titik temu ini bisa disebut sebagai harga keseimbangan, yaitu tinggi rendahnya harga kesepakatan antara permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Dan intinya model permintaan dan penawaran ini digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar.



Share:

Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif

Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum PositifHukum adat adalah hukum yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum hukum nasional ada. Maka tidak heran jika hukum adat dianggap sebagai hukum asli suatu negara termasuk Indonesia karena hukum itu timbul dari kebiasaan masyarakat secara langsung.

Keberadaan hukum adat ini bisa kita lacak melalui kitab Civacasana yang telah ada sejak zaman raja Dharmawangsa sebagai raja dari kerajaan Hindu. Bukti lain juga dapat dibuktikan dengan adanya kitab gajah Mada yang dikarang oleh Patih Majapahit. Kitab hukum lainnya adalah kitab kutaramanava yang ada di pulau Dewata, Bali pada tahun 1350.

Disetiap negara yang ada di dunia ini tentu memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan ini kemudian mendorong suatu negara untuk saling mengenal. Karena perbedaannya pula, adat menjadi identitas bagi suatu masyarakat atau bangsa.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan Masyarakat Adat adalah sebagai Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan sumber hukum adat tidak tertulis namun tetap ditaati oleh masyarakat tertentu secara sadar. Karena sumber hukum adat tidak tertulis namun tetap tumbuh dan berkembang dengan zaman, sehingga hukum adat disebut memiliki kemampuan menyesuaikan diri sesuai kebutuhan daripada zaman itu sendiri.

Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif


Sedangkan hukum positif merupakan istilah yang merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini atau dalam bahasa lainnya dikenal dengan istilah Ius Constitutum. Hukum dalam arti luasnya tidak hanya merujuk pada undang-undang saja tetapi juga dapat berupa kebiasaan yang hidup didalam masyarakat.

Bagir Manan menjelaskan, bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus yang diakui dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan didalam negara Indonesia.

Bagir Manan yang juga pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung ini memberikan unsur-unsur apa saja yang ada dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama adalah pada saat ini sedang berlaku, yang kedua, mengikat secara umum dan khusus, ketiga ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dan yang terakhir adalah berlaku dan ditegakkan di Indonesia.

Hukum adat akan selalu berkesesuaian dengan keadaan dan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri karena sifatnya yang dinamis, sedangkan hukum positif tidak akan bertentangan dengan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat itu sendiri yakni hukum adat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif adalah sangat erat. Kita mendapatkan sebuah poin yang memberikan penjelasan bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum positif. Hukum adat dan hukum positif memiliki hubungan yang saling melengkapi satu sama lain.
Share:

setya novanto alami kecelakan dan mengalami luka di bagian kening


Ketua DPR RI yang kini menjadi tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto mengalami kecelakaan hingga harus di bawa ke rumah sakit. menurut kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, kecelakaan ini terjadi saat setya novanto sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK.

" Betul kecelakaan, padahal saya ditelfon oleh ajudan pak novanto untuk menemani beliau ke KPK. saya masih diperjalanan, tiba-tiba mendapat informasi kalok beliau mengalami kecelakaan, ungkap Fredrich pada kamis, (16/11/17)."

Menurut Frederich, kecelakaan ini disebabkan karena setya novanto terburu-buru untuk pergi ke gedung KPK guna memberikan keterangan.

"beliau terburu-buru mengejar waktu untuk memberikan keterangan ke pihak kpk, karena kecelakaan kahirnya beliau tidak jadi ke KPK. mobilnya rusak, kacanya juga pecah, beliau mengalami benjol di bagian kening."

sebelumnya, setya novanto yang merupakan tersangka kasus E-KTP ini, akan menjadi Buron (DPO) KPK jika pada pukul 21:30 Wib tidak mendatangi KPK.


Share:

Sejarah Rupiah sebagai Mata Uang Resmi Indonesia

Sejarah Rupiah sebagai Mata Uang Resmi Indonesia - Sebagai Bangsa Indonesia tentu tidak asing lagi kata rupiah dalam aktifitas sehari-hari. Ya, rupiah merupakan mata uang resmi Negara Indonesia. Mata uang sendiri bisa diartikan sebagai satuan harga uang dalam suatu negara. Mata uang Rupiah ini dicetak dan diatur penggunaanya oleh bank Indonesia yang merupakan bank sentral dengan kode ISO 4217 IDR.

Menurut beberapa sumber menyatakan bahwa Sejarah Rupiah sebagai Mata Uang Resmi Indonesia, Nama rupiah dalam mata uang Indonesia diambil dari Bahasa Mongolia yakni kata rupia yang artinya perak. Hal ini terlepas dari sejarah uang itu sendiri yang dalam fasenya sempat menggunakan perak sebagai alat pertukaran. Sedangkan huruf h pada akhiran kata rupia berdasarkan sumber yang penulis baca merupakan pelafalan orang asli Indonesia yang juga berfungi untuk memudahkan penyebutan rupiah itu sendiri.



Sejarah ‘Rupiah’ sebagai Mata Uang Resmi Indonesia
Sumber Gambar : rumahwongkuno.wordpress.com
Pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang resmi ini. Melainkan masih menggunakan  ORI atau Oeang Repoeblik Indonesia selama tahun 1945 sampai sekitar tahun 1949 meskipun pengesahan resminya masih tahun 1946. Dalam kurun waktu emta tahun tersebut ORI telah tercetak 5 kali yakni tahun 1945, 1947, 1948 dan dua kali pada 1949 melalui Percetakan Canisius yang bertempat di Jogjakarta.

Tahun 1949 Rupiah diresmikan sebagai mata uang resmi Indonesia, meskipun diberbagai daerah masih ada yang menggunakan mata uang daerahnya masing-masing seperti Riau dan Irian Barat. Selain itu pada awal peresmian, nilai rupiah setara dengan Gulden Hindia Belanda karena pengaruh Belanda terhadap Indonesia yang merupakan negara jajahannya masih sangat kuat. Akan tetapi karena inflasi yang terjadi terus meners akhirnya menjadikan nilai rupiah terus mengalami penurunan hingga sampai saat ini. Ditambah lagi pada tahun 1997-1998 terjadi krisi moneter atau dengan kata lain krisis financial Asia menjadikan nilai rupiah semakin merosot tajam.

Berbicara mengenai mata uang Indonesia hal lain yang tidak ketinggalan penting adalah desain uang rupiah itu sendiri. Meskipun sudah beberapa kali mengalami perubahan salah satu ciri khas rupiah yang tidak pernah berubah adalah gambar pahlawan. Adapun tujuan penyertaan gambar pahlawan ini diharapkan dapat mengingakan bangsa Indonesia atas jasa para pahlawan negeri terdahulu untuk Indonesia. Nama-nama pahlawan tersebut antara lain seperti: Tjut Meutia, Frans Kaisepo, Pattimura, Ir Soekarno dan masih banyak lagi. Selain gambar pahlawan gambar yang kerap menghiasi rupiah antara lain destinasi alam maupun folra Indonesia yang kian memukau. Dengan penyertaan gambar ini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang indah dengan setiap kekayaan alamnya.

Dan kini setiap tanggal 30 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Keuangan Nasional. Hal itu bertepatan pada 30 Oktober 1949 lalu pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dan menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Ini adalah tanggal bersejarah perihal keuangan dan mata uang Indonesia. Adapun badan resmi yang kini menaungi percetakan uang Indonesia adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertugas mencetak uang rupiah, baik kertas maupun logam. Saat ini, Peruri terdiri dari empat gedung yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Surabaya, dan Medan.

Nah itulah tadi pembahasan kami mengenai Sejarah Rupiah sebagai Mata Uang Resmi Indonesia. semoga dengan penjelasan saya diatas dapat berguna bagi para pembaca sekalian
Share:

Arsip Blog