Berdikari Bukan Berarti Menutup Diri

Sumber Gambar : bintang.com

Dalam pergaulannya sebagai salah satu negara yang diakui keberadaannya, Negara Indonesia, baik dari masa Soekarno sampai dengan sekarang, yang dipimpin oleh presiden Jokowi, kerja sama antar negara terus dilakukan, baik itu bilateral maupun multilateral.

Negara tak ubahnya seperti manusia itu sendiri, karena hampir dipastikan tidak dapat hidup tanpa manusia  yang lainnya. Dengan demikian, kerja sama antar negara juga menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Karena kerja sama, maka hal yang harus didapatkan adalah sama baik dari segi posisi, maupun hasilnya nanti.

Dibangkitkannya pemikiran Soekarno oleh presiden Jokowi yakni Trisakti, membuat kita terdorong kembali untuk membaca apa sejatinya konsep Trisakti tersebut. Pro-kontra pun mulai muncul. Ada yang menyebut bahwa konsep itu tepat juga ada yang menyebut bahwa konsep itu sudah tidak sesuai dengan zaman.

Konsep Trisakti dianggap sebagai sebuah konsep yang akan mengasingkan negara Indonesia dalam pergaulan internasional, hal ini disebabkan karena ada semangat yang tertanam dalam konsep Trisakti prihal berdiri di kaki sendiri (Berdikari).

Apakah memang demikian konsekuensi yang harus diambil? Sebaiknya kita kembali membaca atau mendengarkan pidato bung Karno seperti tahun Berdikari dan Nawaksara.

Prinsip berdikari secara ekonomi, Seperti yang dikatakan oleh bung karno dalam pidato tahun berdikari, 17 Agustus 1965, pada perinsipnya adalah pemerintah harus mampu untuk memaksimalkan kekuatan sendiri (dalam negeri) sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus mampu mengoptimalkan potensi kekayaan Alam Indonesia dengan beragam penemuan.

Perusahaan Negara dan koperasi kemudian menjadi pioner penggerak dalam proses ini. Dalam hubungan ekonomi Seperti yang dikatakan oleh bung karno dalam pidato tahun berdikari, 17 Agustus 1965, ekonomi, konsep berdikari pun menghendaki adanya hubungan bilateral maupun multilateral itu artinya berdikari tidak membatasi perdagangan antar negara.

Namun yang perlu digaris bawahi, dalam berdikari hubungan ekonomi tersebut harus sejajar, tidak mendominasi atau didominasi atau dengan kata lain harus saling menguntungkan. Pada pidato nawaksara, 22 juni 1966, bung karno mengatakan:
"Khusus mengenai prinsip berdikari ingin saya tekankan apa yang telah saya nyatakan dalam pidato Proklamasi 17 Agustus 1965, bahwa berdikari tidak mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua Negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh berdikari adalah ketergantungan kepada Imprealis, bukan kerjasama yang sama-derajat dan saling menguntungkan"
Sangat jelas bahwa berdikari pun menghendaki perdagangan internasional namun dengan catatan harus saling menguntungkan (trade fire). perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ataupun  Trans Pasific Patnership (TPP) misalnya, bukan lah perdagangan atau perjanjian  yang dikehendaki dalam konsep ekonomi berdikari.

Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang saat ini tidak menentu, perlu ada terobosan untuk membendungnya agar ekonomi nasional kita tidak semakin terkontaminasi atas ketidak seimbangan yang sedang menghantam dunia internasional. Darisituasi ini pula lah, semangat berdikari dengan memaksimalkan potensi dalam negeri sangat tepat untuk diterapkan kembali.

Tujuannya jelas, Indonesia harus memiliki pondasi ekonomi nasional yang mampu menopang beban kebutuhan negara. Karena, sudah cukup lama kita mengandalkan utang ataupun investasi yang berasal dari negara lain.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog