Gara-gara SetNov ini mah..

Sumber Gambar : inhilklik.com
Pagi tadi saya baru saja mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus perpanjangan KTP ‘sementara’ yang hanya berlaku 6 bulan. Berharap akan mendapatkan KTP baru yang layak, akan tetapi saya malah mendapatkan sebuah KTP ‘sementara’ lagi yang hanya dalam bentuk surat keterangan diselembar kertas.

Pemberlakuan KTP “sementara” dikarenakan blangko E-KTP yang mengalami kehabisan stok sejak 2016 lalu. Hal ini merupakan imbas dari korupsi Ketua DPR RI yakni Setya  Novanto mengenai kasus E-KTP yang mencapai Rp 574 Miliar. Selain Setya Novanto kasus korupsi E-KTP yang bernilai Rp 5,9 Triliun juga menyeret 4 nama pejabat kondang di Indonesia, antara lain Nazaruddin, Anas dan Andi Narogong (sumber : kompas.com). 

Proses hukum kasus E-KTP ini juga masih terus berlanjut dibawah naungan KPK. Terkhusus Setya Novanto KPK sudah melakukan 2 kali pemanggilan dan SetNov pun mangkir dengan alasan sedang dalam kondisi sakit. Hal inipun menuai banyak cibiran dari masyarakat yang menilai bahwa ini merupakan akal-akakan saja untuk menghindari panggilan KPK dalam rangka penyelesaian kasus E-KTP ini.

Dalam kondisi seperti ini seharusnya KPK bisa lebih tegas dalam melaksanakan wewenangnya. Jangan sampai menguatkan kembali persepsi masyarakat tentang hukum yang tumpul keatas tetapi tajam kebawah. Apalagi kasus mafia besar seperti ini, Rp 574 M bukanlah angka yang sedikit dan akibatnya bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi lebih kemasyarakat sebagai sumber tersedianya uang tersebut. Dan KPK harus terus melaksanakan hukum yang transparan dengan tidak memandang siapa dan jabatan dengan alasan apapun.

Penyelesaian ketersediaan blanko pun juga harus segera dituntaskan. Jangan sampai hanya sekedar wacana seperti statemen kemendagri pada Desember 2016 lalu yang akan melakukan tender ulang pada Januari 2017 sehingga Januari atau awal Februari blanko E-KTP sudah tersedia kembali. Perlu dingat, sekarang saja sudah hampir menginjak bulan ke-10 tahun 2017 tetapi blanko pun tak kunjung tersedia. Sehingga akibatnya masyarakat harus menggunakan surat keterangan yang seadanya dalam setiap aktifitasnya yang membutuhkan keterangan identitas.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog