JM-PPK; Hentikan Penambangan dan Eksploitasi Lingkungan Pegunungan Kendeng, Patuhi KLHS!

 
Sumber Gambar: whatshap
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) kembali melakukan aksi di depan Kantor Bupati Kabupaten Rembang untuk menuntut tindakan nyata pemerintah dan korporasi agar mengikuti hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada bulan April 2017.

Isi rekomendasi ini pada intinya menetapkan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung sehingga tidak dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan. JM-PPK juga telah melakukan aksi damai disertai pendirian tenda (sejak 02/09/2017). Sampai saat inipun JM-PPK mempercayai Negara dapat memberikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat disekitar pegunungan kendeng.

Sebelumnya, pada tanggal 25 Agustus 2017, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk mengirimkan undangan sosialiasi penambangan dan peledakan kepada Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Tegaldowo. Sosialisasi ini menyusul dengan keluarnya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) No. 543.32/1529 dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tempo lalu.

“Kami memandang ijin yang diterbitkan cacat hukum, karena tidak mengakomodir kepentingan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan” ujar, mas Dullah, warga Rembang yang tergabung dengan JM-PPK, pada Kamis, (14/09/17)."


JM-PPK; Delapan Poin Pelanggaran Hukum PT. Semen Indonesia

JM-PPK memandang, pemerintah daerah tidak melakukan upaya aktif untuk melindungi lingkungan hidup khususnya Kawasan Lindung Karst di sekitar Rembang, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Diperkuat pula dengan Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016 juncto Putusan PK MA No. 91 PK/TUN/2017 yang menyatakan ketidaksahan operasi _(illegal operation)_ penambangan batu gamping oleh PT. Semen Indonesia di sekitar pegunungan Kendeng.

Akibatnya, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum merundung warga Rembang yang seharusnya dijamin oleh negara pemenuhannya. Posisi bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini kami pandang sebagai  tindakan pemerintah merusak diri sendiri _(self-destruction)_, dengan cara merusak sistem hukum serta merusak lingkungan. (rls) 
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog