Menuju Hari Tani Nasional 2017

Sumber Gambar : depokpos.com

Tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 24 September. Momentum peringatan Hari Tani ini ditujukan sebagai bentuk momentum tahunan untuk memaknai atas perjuangan petani yang merupakan pahlawan pangan bangsa ini. Selain itu momentum Hari Tani ini sudah seharusnya pula sebagai bentuk evaluasi atas perjalanan dan perkembangan pertanian di Indonesia. Jangan sampai Hari Tani hanya sebagai momentum tahunan yang begitu begitu saja setiap tahunnya. Tetapi perlunya target dan kemajuan dari sebelumnya serta menyelesaikan persoalan persoalan pertanian saat ini. 

Hari Tani Nasional ditetapkan oleh presiden Ir Soekarno melalui dikeluarkannya UU No 5 tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria yang salah satu poinnya yaitu mengatur pendistribusian tanah untuk para petani atau sering disebut Reforma Agraria. Upaya tersebut dilakukan untuk meniadakan penguasaan lahan oleh segelintir orang. Dan para petani pun bisa memiliki tanah sebagai basis aktivitasnya. 

Akhir akhir ini misalnya, bukan hanya masalah klasik tentang petani yang tidak memiliki lahan, masalah harga yang cenderung fluktuatif , serta cuaca yang tidak menentu semakin menyengsarakan para petani negeri. Cabai yang kapan hari melejit naik tapi sekarang harganya tersungkur jauh kebawah, sampai sampai untuk balik modal petani saja masih nipis. Belum lagi kekeringan dimana-mana yang menjadikan lahan tidak produktif dan berimbas pada pendapatan petani yang semakin berkurang. Sementara itu pemerintah seolah obral lahan untuk proyek dan investasi investasi besar, pembangunan hunian, jalan tol, mall, dan pembangunan pembangunan lain. Lagi lagi petani yang dirugikan. Tidak terurus dan semakin terbelakangkan. Di sinilah seharusnya dibutuhkan peran nyata dari pemerintah dan pemuda untuk menyikapi permasalahan yang ada. Pemerintah yang melalui kebijakannya dan pemuda dengan aksi nyatanya berbaur dengan petani dan turun ke desa-desa serta ikut aktif menyelesaikan konflik agraria yang ada. Kasus petani Kendeng misalnya, petani Kruwuk Retorejo, tambang emas Watu Pitu dan masih banyak lagi. 

Di era pemerintahan Jokowi-JK reforma agraria juga tidak niat dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari  sudah tidak beresnya penetapan Tanah Objek Reforma Agraria yang diperkenalkan pemerintah atau yang biasa diisingkat TORA. Kedua permasalahan sertifikasi yang sempat digembor gemborkan Pak Jokowi hanya berfokus kepada mereka yang mempunyai tanah sementara reforma agraria sejati harus mencakup mereka yang bertanah sedikit atau bahkan mereka yang tidak mempunyai tanah. Dalam prakteknya pula tidak peduli memiliki tanah sedikit atau banyak sama sama disertifikasi sehingga perombakan sebagai unsur penting reforma agraria belum terpenuhi. Dan terakhir dalam hal kelembagaan, pemerintah baru membentuk tim reforma agraria dibawah komando Kementrian Perekonomian yang terdiri dari tiga pokja yang diketuai oleh KLHK, ATR/BPN, dan Kementrian Desa di masing-masing Pokjanya. Padahal yang seharusnya dibentuk ialah badan otoritatif yang langsung berada di bawah presiden sehingga mampu menerobos batas multisektoral dalam pelaksanaannya (sumber : kpa.or.id) 

Dan terakhir, berbicara soal pertanian, ada 3 hal pokok yang akan senantiasa berjalan beriringan, antara lain ketahanan pangan, kedaulatan pangan serta kebijakan pertanian. Hal ini lah yang sepatutnya perlu terus kita evaluasi untuk menentukan arah gerak kedepannya yang lebih baik. Jangan sampai Indonesia yang katanya negara agraris tetapi menggantungkan kebutuhan pangannya melalui import dari negara lain. Pemerintah harus terus mengupayakan Reforma Agraria sejati dengan melihat pentingnya peran dan posisi petani sebagai penyokong kebutuhan pangan bangsa. Bukan menjadi rezim Jokowi- JK yang meninggikan kriminalisasi dan represi. 


Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog