Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Mandiri

Sumber Gambar : Kementarian Informasi dan Komunikasi

Sebagai negara yang besar, dengan kondisi tanah yang subur, kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia sejatinya memiliki syarat-syarat untuk menjadi negara maju. Tidak stagnan hanya pada level berkembang.

Karena potensi-potensi tersebut tidak bisa dimaksimalkan secara baik oleh para penyelenggara negara, sehingga pendapatan negara sangat minim dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selalu saja mengalami defisit. Revolusi mental yang kembali digelorakan oleh presiden Jokowi, sejatinya bisa menjadi solusi untuk membenahi para pejabat yang memang lemah baik secara administratif, kompetensi dan integritas.

Kita ambil contoh dari data yang dirilis oleh kementerian keuangan tertanggal 16 Agustus 2017. Anggaran Penerimaan Negara Rp 1.878,4 triliun yg didapat dr pajak Rp. 1.609,4 triliun (86%); sumber daya alam (SDA) migas Migas Rp 77,2 triliun (4%) dan SDA non Migas Rp 22,1 triliun (1%).

Pendapatan negara 86 % dr pajak, 5 % dari Sumber Daya Alam (SDA). Ini menunjukkan bahwa SDA kita yang melimpah, tapi tidak bisa kita nikmati, hingga hanya bisa menyumbang 5% dari pendptan negara.

Pondasi ekonomi yang masih rapuh membuat Indonesia tidak dapat berbuat banyak ketika terkena badai krisis akibat kebuntuan yang sedang dihadapi oleh ekonomi global. Karena sebagian besar sumber modal penggerak ekonomi kita berasal dari asing. Hal ini dapat kita lihat dari begitu besarnya hutang yang harus di bayar setiap tahunnya.

Dalam APBN tahun 2017, ternyata ranking pertama belanja ditempati oleh pembayaran bunga, pokok, dan cicilan utang, yang bila dijumlahkan mencapai Rp 486 triliun. Sementara, ranking kedua ditempati oleh belanja pendidikan sebesar Rp 416 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur sendiri malah berada di ranking ketiga, sebesar Rp 387,3 triliun. Wajar jika timbul opini, Utang kok untuk bayar utang. (Sumber: Ekonom Lingkar Studi Perjuangan)

Jika ingin keluar dari situasi ini, yakni ketergantungan terhadap utang, maka penguatan pondasi ekonomi nasional menjadi keniscayaan. Lagi pula, dalam nawacita Jokowi-jk, saat masih berkampanye pada tahun 2014 lalu, menolak atas ketergantungan terhadap utang luar negeri merupakan salah satu poin yang masuk dalam program prioritas Jokowi-jk.

Penguatan pondasi ekonomi nasional dapat dimulai dari sektor pertanian. Itu artinya, presiden Jokowi harus menyelesaikan dan memastikan masalah disektor agraria tidak terjadi. Bukan hanya membagikan sertifikat, namun memberikan tanah garapan, karena semangat dari reformasi agraria adalah merestrukturisasi penguasaan terhadap tanah. Dengan demikian, alih fungsi lahan yang begitu massif akan dapat dihentikan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, menyebutkan, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia. (sumber: cnnindonesia.com)

Selanjutnya, Negara harus mendorong setiap masyarakat, khususnya para petani, untuk lebih produktif. Hal ini, tentunya harus diiringi dengan penyediaan kebutuhan para petani seperti, bibit, pupuk, alat pertanian dan pendamping bagi petani. Hal lain yang penting juga adalah prihal kebijakan pemerintah yang pro terhadap petani. Jangan juga tanah bekas HGU yang secara kesuburan sudah hampir tidak mungkin, lagipula pemerintah bisa mendorong tanah-tanah yang menganggur agar diproduktifkan.

Jika langkah ini dilakukan, maka swasembada pangan pasti akan tercapai. Jadi pemerintah sudah tidak hanya berbicara soal ketahanan pangan, melainkan swasembada pangan. Karena dengan selalu melakukan impor pangan, ketahanan pangan bisa diatasi. Jadi bisa dikatakan pula bahwa ketahanan pangan merupakan kebijakan pendukung impor pangan.

Lalu, mengapa ini dijadikan sebagai langkah awal? Karena selama pangan masih menjadi masalah dalam suatu negara, hampir dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan selalu terbelenggu oleh kemiskinan. Jadi industrialisasi disektor pertanian menjadi landasan awal untuk menciptakan pondasi ekonomi nasional.

Mengapa sektor ini menjadi penting dan harus diutamakan dan tentunya pula tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa sektor lain tidak penting. Logika sederhananya adalah, jika urusan perut masih menjadi problem, bagaimana mungkin seseorang dengan kondisi kelaparan dapat belajar, berfikir dan bekerja dengan baik dan benar.
Share:

1 comment:

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog