Vokal soal Rohingya, bagaimana dengan Papua ?

Sumber : www.cnnindonesia.com

Masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dewasa ini menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia. Kepedulian Indonesia, dapat dilihat dari kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui menteri luar negeri.

Di media sosial juga sangat ramai membicarakan permasalahan ini. Ada yang membuat pernyataan, kutukan dan desakan agar pemerintah Indonesia segera mengambil sikap. Mungkin atas hal ini pula yang membuat pemerintah menemui pihak Myanmar.

Tentu, atas dasar apapun, jika penghilangan nyawa manusia satu dilakukan oleh manusia lainnya adalah suatu tindakan yang tidak dapat di toleransi. Harus dikecam dan ditindak secara tegas. Karena manusia memiliki hak yang sama atas bumi yang dipijaknya.

Namun, bagaimana dengan sodara-sodara kita yang berada di tanah Papua? Bukankah disana juga, sampai saat ini masih terindikasi terjadi pelanggaran kemanusiaan yang entah kapan akan berakhirnya. Ibaratnya, untuk apa mengurusi rumah tangga orang lain, jika di dalam keluarganya sendiri saja terjadi hal yang demikian.

Jika melihat dari beberapa sumber, permasalahan yang terjadi antara Rohingya dan Papua memiliki akar permasalahan yang sama yakni, kepentingan Ekonomi. Keduanya merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam, seperti tambang emas di Papua dan pipa gas di Rohingya.

Akibat dari aktivitas ini, kerusakan lingkungan tidak terhindarkan. Tentu, Masyarakat yang hidup di area tersebut merasa terganggu. Sehingga menimbulkan gejolak politik yang akibatnya membuat situasi menjadi tidak stabil. Hal yang paling instan adalah dengan cara meredam daripada gerakan tersebut, apapun itu caranya. Akibatnya, pelanggaran kemanusiaan tidak dapat terhindarkan.

Kembali ke topik awal, bukan maksud untuk menegasikan bahwa permasalahan di Rohingya itu tidak penting, namun alangkah bijak jika permasalahan di Papua juga harus segera diselesaikan yang tentunya dengan cara-cara manusiawi.

Seperti diketahui bahwa hari ini, Kemenlu telah memberikan sejumlah rekomendasi yang dikenal dengan sebutan Formula 4+1 untuk Rakhine State. Dijelaskan oleh Kemenlu, empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Usulan ini tentu sangat baik dalam menanggulangi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Namun, jangan sampai lupa diri dan jangan pula sampai terjadi jika ada pihak lain yang menanyakan bagaimana krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog