Ilusi Modal Asing Dalam Melakukan Pembangunan

Sumber Gambar: Riau24.com
Tidak hanya Indonesia, mengandalkan utang dalam melakukan pembangunan ekonomi, masih menjadi hobi para pemegang kekuasaan diberbagai belahan dunia terutama negara-negara berkembang. Mata uang Amerika serikat, yakni Dolar US, masih menjadi acuan oleh banyak negara.

Ketika dolar AS masih menjadi tolak ukur dalam perhitungan Indonesia saat melakukan utang luar negeri, maka akan membuat pemerintah Indonesia kewalahan untuk melunasinya. Apalagi ketika nilai rupiah merosot terhadap dolar AS.

Seperti krisis yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia pada awal tahun 1997. Dampak krisis ini tidak hanya menyerang bank dan perusahaan yang memang memiliki utang, namun juga menyerang rakyat kecil melalui kenaikan kebutuhan pokok secara tajam.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya aksi besar-besaran di seluruh Indonesia yang berujung pada lengsernya rezim otoriter Soeharto pada bulan Mei tahun 1998 yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Sebelumnya, perekonomian Indonesia dipuji-puji oleh para ekonom dunia sebagai bukti bahwa melalui utang dan investasi dari luar negeri bisa membuat suatu negara yang terbelakang menjadi negara berkembang bahkan maju. Namun, semua pujian tersebut lulu lantah tatkala badai krisis datang.

Banyak pihak yang berkesimpulan bahwa perekonomian yang dibangun di atas fondasi modal asing dan utang luar negeri selama orde baru berkuasa, membuat struktur ekonomi nasional Indonesia rapuh.

Alasan sederhana dan rasional adalah bahwa ketika krisis terjadi, maka modal asing yang bertumpuk-tumpuk di Indonesia, dengan segera dipindahkan oleh para pemiliknya ketempat yang lebih lebih menguntungkan, minimal aman.

Pada tahun 1998 misalnya, jumlah investasi yang "kabur" dari negara ini mencapai 7,1 miliar dolar US. Setahun berikutnya berjumlah 7miliar dolar US. Belum lagi cicilan dan pokok hutang yang harus dibayar, tentunya dengan pembengkakan karena lemahnya nilai rupiah terhadap dolar US waktu itu.

Sayangnya, kejadian ini tidak kemudian menjadi pelajaran oleh pemerintahan pasca Orde baru. Keyakinan bahwa modal asing baik berupa investasi maupun utang masih dipercaya dapat menjadi pendongkrak utama dalam pembangunan perekonomian nasional.

Baca juga: Berdikari Bukan Berarti Menutup Diri

Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, membuat modal asing berdesak-desakan untuk masuk ke Indonesia dengan berbagai bentuknya seperti, dalam bentuk investasi langsung, utang luar negeri, maupun melalui transaksi spekulatif seperti pasar saham yang sering disebut sebagai investasi tidak langsung.

Belum lagi, para investor biasanya mendapat jaminan dari pemerintah soal keamanan dan keuntungan ketika berinvestasi di Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan saat melakukan kunjungan luar negeri dan melakukan lobi.

Akibat dari kesepakatan tersebut, membuat masyarakat menengah kebawah menjadi korban. Misalnya, upah yang rendah, status kerja yang tidak jelas juga kesempatan kerja yang terbatas.

Contoh dalam pemerintahan Jokowi-Jk misalnya, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keuntungan para investor melalui upah yang rendah. Kalangan buruh menyebut PP/78/2015 adalah pemiskinan secara terstruktur.

Belum lagi utang luar negeri yang kian tahun kian mengalami peningkatan yang tentunya semakin membebani APBN kita. Maka tidak heran jika APBN kita selalu mengalami defisit dan sialnya, rakyat yang kembali menjadi sasaran empuk penguasa melalui pajak.

Salah satu media online menyebutkan, dalam kurun waktu 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun dengan incian; pada 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan 2016 bertambah Rp 320,3 triliun. (sumber: detikom)

Sangat jelas, bahwa modal asing hanya akan membuat bangsa ini terbelenggu dan semakin sengsara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdasarkan modal asing tidak akan mampu mengganti atas kerusakan yang ditimbulkan seperti kerusakan alam dan para generasi bangsa.

Dari pengalaman historis tersebut di atas, hampir mustahil bagi negara manapun yang masih mengandalkan utang dalam melakukan pembangunan ekonominya untuk lepas dari badai krisis dan kehancuran, apalagi masih menghegemoninya sistem ekonomi kapitalis-liberalis saat ini.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog