Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Hak Milik atas Tanah

Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Hak Milik atas Tanah - Tanah merupakan aset yang sangat berharga karena secara ekonomis, nilainya terus merangkak naik. Tanah kemudian menjadi objek investasi yang begitu menggiurkan bagi para investor, baik domestik maupun internasional. Itulah salah satu faktor mengapa tanah seringkali menjadi objek sengketa.

Salah satu perusahaan plat merah yang bergerak di bidang jasa transportasi yakni, PT. Kereta Api Indonesia belakangan pun menjadi pusat perhatian. Hal ini dikarenakan banyaknya sengketa tanah yang di klaim milik PT. Kereta Api Indonesia yang didasarkan pada bukti kepemilikan dengan Grondkaart.

Lalu apakah Grondkaart itu? Secara umum Grondkaart merupakan bukti kepemilikan tanah yang dibuat oleh Belanda yang kemudian diserahkan kepada pemerintah republik Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Sebelumnya, grondkaart memiliki fungsi konkrit untuk menjelaskan batas-batas tanah yang dimiliki  dan dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Lalu bagaimana posisi Grondkaart di dalam hukum nasional, mengingat setiap persoalan tanah harus merujuk pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Hak Milik atas Tanah
Sumber Gambar : change.org

Dalam konsideran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dapat kita pahami bahwa tujuan UUPA merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menghapus undang-undang bentukan Belanda yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini juga diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Karena UUPA adalah undang-undang yang memayungi semua yang berkaitan dengan agraria, maka bukti-bukti kepemilikan harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam UUPA ini yakni berupa sertipikat tanah.

Konversi dari hak-hak atas tanah dinyatakan berakhir pada tanggal 24 September 1980 yang ditegaskan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979. Yakni dengan jangka waktu selama 20 tahun sejak di sahkannya UUPA cukup mentolerir keberadaan hak atas tanah yang masih berdasarkan hukum kolonial tersebut.

Dengan adanya ketentuan konversi maka ada kepastian Hukum mengenai status Hak-hak atas tanah yang tunduk pada sistem Hukum yang lama. Apakah hak tersebut akan dihapuskan atau disesuaikan kedalam hak-hak menurut sistem UUPA. Jadi UUPA memastikan bahwa peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku.

Baca Juga: Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif

Lagipula, Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian juga mengamanahkan agar seluruh aset milik PT. KAI yang berupa tanah agar disertipikatkan seperti yang tercantum pada pasal 46 ayat (1) dan pasal 86 yang secara jelas mengatakan harus disertipikatkan sesuai dengan undang-undang pertanahan yang berlaku.

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa kepemilikan atas tanah haruslah berupa sertipikat tanah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prihal adanya klaim PT.KAI atas tanah berdasarkan grondkaart, maka secara undang-undang yang berlaku, grondkaart bukan lagi menjadi bukti kuat hak milik atas tanah. Karena berdasarkan UUPA bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat tanah.

Tidak ada dasar hukumnya bahwa aset-aset PT. KAI tidak harus di sertipikatkan karena merupakan aset negara. Karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 sudah menjelaskan secara gamblang terkait hal tersebut. Dan yang perlu diingat, grondkaart merupakan buatan Belanda sebagai penjajah waktu lalu yang besar kemungkinan menanggalkan cara-cara manusiawi dalam mendapatkan tanah.

nah itulah pembahasan kami mengenai Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Hak Milik atas Tanah. semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog