Kementerian Kominfo: Aturan Wajib Registrasi Kartu Prabayar

Kementerian Kominfo: Aturan Wajib Registrasi Kartu Prabayar | Beberapa waktu lalu Kementerian Kominfo RI Indonesia mengeluarkan kebijakan baru perihal peraturan registrasi kartu prabayar dengan validasi data dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil). Peraturan tersebut tertuang dalam Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017 Tertanggal 11 Oktober 2017. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri kominfo Nomor 14 Tahun 2017.
Sumber Gambar : Kementerian Kominfo

Diberlakukannya peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi yang juga sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan. Selain itu hal ini sejalan pula dengan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.

Dalam prosesnya peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2017. Registrasi bisa dilakuan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang untuk pelanggan lama. Adapun validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam dalam database Ditjen Dukcapil. Sedangkan dampak bagi mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan tersebut maka calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana sedangkan bagi pengguna lama akan dilakukan pemblokiran secara bertahap.

Sebuah usaha perapian identitas yang bagus sebenarnya, namun sayangnya terjadi tidak tersampaikannya informasi dengan baik pada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara saya kepada tujuh orang yang mana mereka sama-sama menyatakan ketidaktahuannya terhadap peraturan baru ini. Akan menjadi hal yang fatal apabila peraturan yang diperuntukkan untuk masyarakat tetapi dari sisi masyarakatnya sendiri tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Terjadinya ketidaktersampaikannya infomasi ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Sebenarnya, masyarakat bisa saja menerima informasi melalui siaran televisi, sayangnya saat ini jeda tayangan acara televisi telah didominasi oleh iklan-iklan promosi dan akibatnya tidak kaget jika peraturan sekelas nasional seperti ini tidak mampu tersampaikan dengan baik.

Naha demikian pembahasan perihal Kementerian Kominfo: Aturan Wajib Registrasi Kartu Prabayar. Semoga artikel ini dapat membantu memberikan informasi terkait registrasi parabayar tersebut. Sekian dan terima kasih.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog