Melihat Kebebasan Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah di Indonesia Berdasarkan Konstitusi

Melihat Kebebasan Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah di Indonesia Berdasarkan Konstitus - Masalah hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah di Indonesia yang ditandai oleh radikalisasi sentimen agama dan kebencian terhadap kelompok minoritas agama, tidak bisa dipungkiri merupakan hasil turunan dari kebijakan politik negara yang ambigu.

Melihat kebebasan Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah di Indonesia Berdasarkan Konstitus
Sumber gambar: tajuk indonesia

Yakni saat negara di satu sisi menerapkan berbagai kebijakan formal, termasuk konstitusi dan undang-undang di level nasional yang pro terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tapi di sisi yang lain Pemerintah pusat nampak gamang ketika terdapat kebijakan turunan atau kebijakan lokal yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berkeyakinan, beragama dan beribadah.

Secara nasional, perlindungan atas berkeyakinan, beragama dan beribadah di Indonesia dapat kita telusuri dari beberapa dokumen resmi kenegaraan. Seperti Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa," dimana secara terang sila tersebut secara terang ingin menyampaikan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas nilai Ketuhanan yang Maha Esa.

Lebih lanjut, sila tersebut juga ingin menyampaikan bahwa warga negara Indonesia harus bisa mengembangkan semangat toleransi, saling menghormati antar pemeluk keyakinan, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda atas dasar nilai universal Ketuhanan yang Maha Esa tersebut.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 lahir sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 disusun. Menariknya, pada UUD 1945 tersebut, pengakuan atas hak berkeyakinan, beragama dan beribadah telah dinyatakan pada pasal 29, yang berbunyi
1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan ini terus dipertahankan ketika UUD 1945 diamandemen sebagai sebagai hasil gerakan reformasi politik pasca 1998. Hak berkeyakinan, beragama dan beribadah ini dicantumkan pada pasal 28E ayat (1 dan 2) serta pasal 28I ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua.

Kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM, juga ditegaskan dalam pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: " perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah."

Pasal di atas ingin menerangkan bahwa tugas negara adalah untuk memberi jaminan perlindungan pada isu kebebasan beragama dan menjalankan praktik ibadah untuk seluruh warga negara Indonesia.

Di sini jelas, bahwa negara tidak terlibat dalam memberikan "fatwa" apakah suatu ajaran agama benar atau salah. Secara konstitusional, negara tidak boleh mendeskriminasikan agama dan kepercayaan warganya. Karena tugas negara adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan membantu warga negara untuk membangun serta memelihara sarana peribadatan, agar warganya menjadi pemeluk agama yang baik.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan hak atas kebebasan pribadi, utamanya hak untuk beragama, dicantumkan dalam pasal 22. (Lihat pasal 22 ayat (1 & 2) UU tentang HAM).

Dalam penjelasan pasal 22 tersebut diterangkan bahwa, yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Ketentuan normatif penting yang harus dilihat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait UU Nomor 1/PNPS/1965.

Salah satu pertimbangan yang bisa dikutip disini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berpendapat, Masyarakat penganut kepercayaan adalah Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Praktek diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dan hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan UU Pilpres Penodaan Agama terhadap UUD 1945.


Sumber:

Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah.

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog