Bagaimana Hukum Bagi Penganut Agama diluar Agama Resmi yang diakui oleh Indonesia

Sumber Gambar : icrp.online.com


Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal kaya soal kebudayaan. Karena di Indonesia, setiap pulau memiliki budaya dan adat yang berbeda-beda. Seperti pulau Jawa dan Sumatera, atau Sulawesi dan Kalimantan. Masing-masing memiliki ciri khasnya.

Dengan adat yang berbeda-beda itu, secara otomatis berbeda-beda pula cara untuk mensyukuri dan menjalani kehidupannya. Karena berbicara soal hidup kita tentu akan berbicara soal tata cara atau aturan. Sejarah telah mencatat bahwa sebelum agama-agama besar datang, masyarakat kita sudah menganut kepercayaan.

Namun dengan adanya "pembatasan" untuk menganut keyakinan, membuat agama atau keyakinan diluar daripada yang sudah ditetapkan maka tidak akan diakui. Seperti yang umum di ketahui bahwa Indonesia hanya mengakui 6 agama berdasarkan penetapan presiden  nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Lalu bagaimana dengan kepercayaan yang sudah tumbuh lama di Indonesia dan masih dianut oleh  sebagian kecil masyarakat misalnya seperti Sunda Wiwitan, Marapu, Parmalim, Towani Tolotang dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan Atheisme. Apakah hal tersebut merupakan tindakan yang melawan Hukum?

Pancasila sebagai landasan ideologis negara yang pada sila pertama telah menentukan bahwa Negara Indonesia adalah berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya, dalam butir pertama sila pertama dinyatakan: Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dari sepengetahuan penulis, belum ada satu peraturan perundang-undangan yang memang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut diluar agama yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahkan ateisme. Akan tetapi, dengan seseorang menganut agama diluar yang sudah ditentukan oleh pemerintah bahkan  ateisme, akan mendapatkan dampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum.

Misalnya, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga yang mengharuskan adanya pencantuman agama (lihat Pasal 61 dan 64 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan). Karena ada keharusan untuk mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya, dan itu merupakan persyaratan administratif.

Juga jika orang tersebut hendak melakukan perkawinan, karena dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2, perkawinan akan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianutnya.

Namun khusus untuk Atheisme, bisa dikenakan pidana jika menyebarluaskan ajaran tersebut seperti yang terdapat pada KUHP Pasal 156a.

Banyak pihak memandang, ini adalah sebuah perlakuan diskriminatif negara terhadap rakyatnya. Seperti yang belum lama ini terjadi penuntutan oleh ketua adat dari penganut kepercayaan Sunda wiwitan agar Agama lokal di masukan dalam kolom KTP.

Perlakuan diskriminatif ini bisa mengakibatkan lenyapnya budaya-budaya yang masih hidup di Nusantara. Karena dengan budaya lah, sejatinya kita akan bisa lebih mengenal jati diri bangsa. Dengan demikian pula maka, Indonesia akan lebih kokoh dan tidak mudah dipecah belah.

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog