Dua Model Pembangunan Desa Menurut UU Desa

Dua Model Pembangunan Desa Menurut UU Desa - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 15 Januari 2014 disamping sebagai wujud dari semangat pembangunan secara nasional yang juga sering disebut sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan juga merupakan pengakuan negara atas desa.

Dua Model Pembangunan Desa Menurut UU Desa


Pengakuan ini menjadi penting karena peradaban manusia khususnya di Indonesia bermula dari desa-desa bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada, kehidupan masyarakat sudah berjalan. Melalui undang-undang desa ini pula, desa diberikan wewenang untuk mengembalikan asal muasal desa.

Baca juga: Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Mengingat, di era pemerintahan rezim orde baru, desa-desa yang ada dijadikan menjadi satu warna. Hal ini dapat kita lihat dalam Undangan-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Posisi desa amat lah lemah, karena desa hanya dijadikan sebagai objek. Hak Ulayat (hak adat) pun hilang sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang di era orde baru tentang pemerintahan desa telah menghancurkan budaya yang ada di desa.

Dalam undang-undang desa, Pembangunan tidak hanya mengandalkan dari pemerintah pusat, melainkan juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa melalui dana desa yang menjadi modal pembangunan. Hal ini dilakukan agar desa mampu mengembangkan potensinya.

Baca juga: Kisah Pejabat Desa dengan Warganya

Dua model pembangunan Desa yaitu, Desa Membangun dan Membangun Desa.

Membangun Desa berarti desa memiliki kewenangan untuk menentukan pembangunan yang dipandang lebih prioritas dengan menggunakan dana desa. Desa memiliki wewenang untuk menentukan pos anggaran desa berdasarkan program kerja yang telah dibuat demi memajukan perekonomian masyarakat desa.

Sedangkan Membangun Desa adalah Pembangunan yang didapat atau dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat, provinsi ataupun kota/Kabupaten yang bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi desa. Hal ini didapat biasanya dengan cara mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Jadi, Dua Model Pembangunan Desa Menurut UU Desa adalah Desa Membangun dan Membangun Desa yang keduanya memiliki perbedaan baik dari segi anggaran maupun kewenangannya.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog