Lotus, Menambah Deretan Panjang Bergugurnya Perusahaan Ritel di Indonesia

26 Oktober lalu, Lotus ramai diserbu masyarakat. Hal ini dikarenakan Lotus memberikan diskon besar-besaran hingga mencapai delapan puluh persen. Kabarnya perusahaan ritel asal Inggris ini akan hengkang dari Indonesia dengan menutup seluruh gerainya yang ada.

Tutupnya Lotus ini bukan kali pertama gulung tikarnya perusahaan ritel di Indonesia. Setidaknya dalam enam bulan terakhir sudah ada sederet perusahaan ritel yang memutuskan untuk tutup gerai. Diawali dengan Seven Eleven yang menutup seluruh gerainya dengan jumlah kerugian sebesar Rp447.9 milyar. Kemudian disusul dua gerai Matahari dengan alasan sudah tidak memberi kontribusi yang besar kepada perusahaan, Ramayana, hingga yang terbaru giliran Lotus dan Debenhams pun memilih jalan yang sama.
Sumber Gambar : Tirto.id
Ada berbagai alasan yang mendasari perusahaan ritel ini berguguran tutup. Mulai dari anggapan menurunnya daya beli masyarakat, lesunya perekonomian, hingga peralihan generasi milenial dengan cara belanja online. Namun menurut Roy Nicholas selaku ketua Asosiasi Peritel Indonesia (APRINDO) menyatakan bahwa peralihan ke era digitalisasi tidak bisa dijadikan patokan, pasalnya proporsi ritel online hanya sebesar $4.89 juta atau hanya 1.4% dari total kapitalisasi pasar ritel offline yang sebesar $320 milyar. 

Pengamat Ekonom, Faisal Basri pun juga angkat bicara. Bukan alasan menurunnya daya beli masayarakat lah yang menjadi pokok masalah, melainkan lebih dikarenakan kurangnya manajemen strategi dari perusahaan-perusahaan ritel tersebut ditengah lajunya perubahan perilaku berbelanja masyarakat. Akibatnya ketidakmampuan menyesuaikan itulah perusahaan ritel tidak mampu memenuhi target yang sudah ditentukan. 

Sedangkan dalam kacamata pemerintah, fenomena ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam proses perekonomian. Apalagi angka pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih stabil dikisaran angka 5% dan tidak ada penurunan signifikan yang terjadi. Bahkan tidak hanya itu simpanan kredit pihak ketiga di bank juga terus mengalami peningkatan yang itu artinya tidak terindikasinya penurunan daya beli masyarakat. 

Kendati demikian melihat dari kondisi yang terjadi sekarang ini, penurunan daya beli memiliki kemungkinan yang sangat besar dalam kaitannya dengan penutupan beberapa ritel besar di Indonesia. Dilihat dari sisi pendapatan misalnya, perhitungan gaji berdasarkan PP 78 mengakibatkan buruh harus menerima upah yang rendah, berbanding terbalik dengan tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi. Hal ini diperkuat pula dengan survey BPS soal biaya hidup yang mana mendapati bahwa rata-rata biaya hidup sebesar Rp5.580.037 per bulan namun realitanya bahkan UMP tertinggi 2016 saja hanya mencapai angka Rp3.100.000 di Kota Jakarta. Sedangkan dari sisi konsumsi menurut Rizal Ramli dalam seminarnya beberapa waktu lalu, dalam 10 tahun terakhir rata-rata consumption itu tumbuhnya sekitar 5.1% dan sekarang hanya 4.9% dan itu artinya jelas bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan. 

Selain itu, jika hanya mengaca pada angka PDB hal itu juga tidak menjadi patokan, karenanya angka PDB yang selama ini menjadi alat atas klaim pertumbuhan perekonomian Indonesia ini 55.6% didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Diikuti oleh pembentukan modal tetap dan investasi yang porsinya terhadap PDB sekitar 31.3%. Sedangkan dari sisi ekspor memang cukup tinggi namun impornya juga cukup tinggi sehingga secara netto hanya menyumbang 2% terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang di sampaikan oleh Deputi BPS Dr Sri Soelistyowati beberapa waktu lalu. Nah, itulah kenapa selama ini yang terjadi seolah-olah pertumbuhan perekonomian ini baik baik saja atau bahkan meningkat padahal sebenarnya perolehan angka ini hanya didominasi oleh salah satu indikator dari perhitungan PDB dan tidak diperhitungkan secara merata.

Selanjutnya, dilihat dari sisi perkembangan industry saat ini hanya sebesar 3.88% dimana pertumbuhan industry migas 0.12% sedangkan industry selain migas sebesar 4%. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa angka ini masih jauh dibawah angka PDB, yang itu artinya pertumbuhan PDB 5.01% tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bisa dibilang hanya sebuah ilusi selama angka pertumbuhan industry masih dibawah angka PDB itu sendiri. Belum lagi dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pertumbuhan infrastruktur juga bisa dibilang kurang tepat. Karena, pembangunan infrastruktur tidak akan berarti apa-apa selama tidak dibarengi pembangunan SDM yang mumpuni dan akibatnya hal ini hanya akan menjadi pelicin bagi investor asing untuk mendistribusikan hasil produksinya atau bahkan mengekpansi wilayah pemasarannya.

Kondisi ini harus segera diselesaikan dengan seobjektif mungkin oleh pemerintah. Tidak hanya berpatokan pada angka-angka yang ada melainkan mengetahui asal usul angka itu sendiri sehingga selanjutnya bisa diketahui permasalahan yang benar-benar pokok. Karenanya, jika keadaan ini terus berlanjut maka pemerintah sendirilah yang akan dirugikan. Bagaimana tidak, PHK akan menjamur dimana-mana dengan minimnya lapangan pekerjaan maka secara otomatis pengangguran akan meningkat. Kedua, berkurangnya pajak yang diperoleh pemerintah, dan terakhir tidak tercovernya hasil produksi khususnya dalam negeri yang selama ini ditampung oleh perusahaan ritel yang ada dan itu bisa berpengaruh pada kelangsungan usaha itu sendiri. Pemerintah harus mengambil langkah sigap. Menelisik pokok permasalahan yang sebenarnya untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang tepat.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog