Negara sebagai Produk Kesepakatan


Negara sebagai Produk Kesepakatan - Sebelum adanya Negara yang kita kenal di era modern dewasa ini, manusia awalnya hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Perpindahan itu dilakukan karena terbatasnya sumber penghidupan di daerah asalnya.

Perpindahan yang di dasarkan pada pencarian untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, membuat peperangan antar kelompok tidak terhindarkan. Pertumpahan darah terus terjadi, sehingga keselamatan diri senantiasa terancam. Karena pada saat itu, mencari makan dengan menguasai wilayah adalah cara agar kelompoknya tetap bisa bertahan.

Kondisi ini lama kelamaan mendorong nalar manusia untuk menemukan suatu cara agar dapat hidup lebih baik. Terlebih, manusia adalah suatu makhluk yang membutuhkan kerjasama dan saling ketergantungan. Sehingga hidup bermasyarakat merupakan hasrat dari pada manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah Zoon Politicon.
Negara sebagai Produk Kesepakatan
Sumber Gambar : santrigusdur.com

Populasi manusia yang terus meningkat, membuat jarak antara wilayah satu dengan wilayah lainnya juga kian dekat. kesepakatan-kesepakatan pun di bentuk agar dapat hidup dengan berdampingan dan tertib. Kesepakatan ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang di era modern sekarang ini disebut sebagai undang-undang.

Di Indonesia misalnya, dimasa Nusantara masih diperintah oleh raja-raja, wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh para raja. Datangnya bangsa asing ke bumi Nusantara sebagai koloni, mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu padu mengusir penjajah dari tanah kelahirannya.

Sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir. Soekarno, hampir seluruh tokoh yang berasal dari daerah yang berbeda-beda bermusyawarah untuk mencari kesepakatan agar dapat hidup bersama dibawah satu naungan yang kini kita kenal sebagai Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Negara dibentuk oleh manusia berdasarkan atas rasa ingin hidup damai di bawah kekuasaan negara dengan aturan (hukum) sebagai landasannya.

Thomas Hobbes merupakan salah satu tokoh yang mengungkapkan bahwa negara merupakan produk kontrak sosial, sebuah kesepakatan bersama untuk menjaga keselamatan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dibawah naungan Negara.

Negara sebagai produk kesepakatan adalah karena kesepakatan-kesepakatan bersama yang terkumpul dalam kontrak sosial itu menjadi landasan serta dokumen berdirinya suatu negara yang di era ketatanegaraan modern disebut sebagai konstitusi. Karena secara umum, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar pertama yang mengatur  penyelenggarakan negara.

Baca Juga: Memahami Bentuk Negara Kerajaan

Jadi karena konstitusi merupakan dasar penyelenggaraan negara, maka dalam konstitusi itu pula menjadi tempat tertuangnya kepentingan-kepentingan semua masyarakat yang hidup dalam negara. Walaupun pada kenyataannya, Masyarakat tidak lah satu warna. Mereka lahir dari berbagai latar belakang yang yang tentunya memiliki kepentingan yang sesuai dengan latar belakangnya.

Di Indonesia misalnya, UUD 1945 merupakan dokumen sah yang mengakomodir semua kepentingan, sehingga meleburkan paham primordial dan agama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, karena konstitusi merupakan produk kesepakatan bersama, maka konstitusi harus dijalankan oleh semua elemen negara tanpa terkecuali. Karena konstitusi merupakan janji, sehingga memiliki sifat yang mengikat dan menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sehingga, saat terjadi persoalan dalam bernegara, maka rujukan dalam penyelesaiannya harus lah didasarkan pada konstitusi. Apapun jenis persoalannya, solusi atau jalan keluarnya harus senantiasa merujuk pada konstitusi.

Nabi Muhammad pun menggunakan konsep negara kesepakatan yang kita kenal dengan Piagam madinah. Pembentukan negara sebagai produk kesepakatan yang dilakukan oleh nabi ini membuktikan bahwa nabi saat itu pun sudah menyadari bahwa di suatu negara tidak mungkin masyarakatnya sama. Maka saling menghargai satu sama lain, baik mayoritas terhadap minoritas, agama satu dengan agama yang lain, merupakan sebuah keharusan dalam suatu negara.


Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog