Perbedaan Antara Norma Hukum dan Norma Bukan Hukum


Perbedaan Antara Norma Hukum dan Norma Non Hukum - Hukum adalah kalimat yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertiannya pun, kata "hukum" memiliki banyak pengertian. Namun, dalam makna "hukum" dari setiap pengertian yang sering kita baca, kita dapat menarik benang merahnya yakni, peraturan.

Hukum sendiri berasal dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma ini kemudian dibentuk dan disahkan oleh lembaga negara yang memiliki wewenang. Dalam sebuah artikel yang berjudul, Pancasila Sumber Norma, Prof. Mahfud MD menjelaskan perbedaan norma hukum dan norma bukan hukum.

Mahfud MD mengatakan bahwa norma hukum adalah suatu pedoman tingkah laku yang sudah disahkan oleh negara menjadi undang-undang. Sedangkan norma non hukum adalah pedoman tingkah laku yang tidak atau belum disahkan oleh negara namun ditaati oleh masyarakat umum.

Dalam pelaksanaannya atau pengiplementasiannya pun memiliki perbedaan. Bagi norma hukum, dalam penegakkannya bersifat memaksa dan bisa ditindak secara tegas oleh negara. Sedangkan norma non hukum, penegakannya, berdasarkan pada kesadaran dari masing-masing individu.
Perbedaan Antara Norma Hukum dan Norma Bukan Hukum
Sumber Gambar : guru pendidikan.co.id

Misalnya, ketika ada seorang yang tidak membayar zakat, maka ia tidak bisa dikenakan sanksi oleh negara, karena belum dijadikan norma hukum. Beda halnya ketika ada seorang yang tidak membayar pajak. Karena pajak sudah ada dan diatur oleh undang-undang.

Namun, Norma bukan hukum ini tetap memiliki tempat yang strategis dan harus diterapkan pula. Banyak kekacauan belakangan ini yang terjadi karena banyak individu yang melanggar norma non hukum namun tidak mau mengakui kesalahannya karena belum mendapatkan putusan dari pengadilan.

Baca Juga: Perbedaan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus

Prof. Mahfud MD juga menjelaskan mengapa hal ini marak terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena hukum dilepaskan dari sukmanya. Karena norma bukan hukum (etika dan moral) diposisikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. banyak pejabat yang terkena kasus korupsi dan mendapat sorotan negatif dari masyarakat, namun tetap bergeming bahwa dirinya tidak bersalah karena belum ada putusan pengadilan.

Beda hal ketika kita melihat pejabat-pejabat di negara-negara maju baik di Eropa maupun Asia. Di negara-negara ini, seperti Jepang misalnya, seorang pejabat akan mengundurkan diri jika dirinya sudah menjadi sorotan publik dan dianggap sudah melanggar etika dan moral tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Baca Juga: Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif

Apakah di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur terkait hal ini. Dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa sejatinya sudah ada. Dalam Tap ini dijelaskan bahwa setiap pejabat publik yang bersalah secara etika dan moral akibatnya mendapatkan sorotan negatif dari publik, maka pejabat tersebut harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Jadi, perbedaan antara norma hukum dan norma bukan hukum dapat dilihat dari apakah norma tersebut sudah diundangkan atau belum. jika sudah diundangkan maka norma tersebut di namai norma hukum, jika belum maka norma tersebut bukan norman hukum.

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog