Sumber-sumber Pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber Gambar : Sindonews.net


Penerimaan di dalam suatu negara merupakan salah satu hal urgent dalam berlangsungnya negara itu sendiri. Mengingat penerimaan tersebutlah sumber pembiayaan yang mendorong bisa terlaksananya aktifitas sebuah negara seperti yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 


Secara garis besar penerimaan negara terdiri atas dua sumber, yakni penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri.

Penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan yang sumber asalnya dari dalam negera yang bersangkutan. Penerimaan ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu penerimaan hasil pajak yang berupa PPH, PPn, PBB, cukai, bea masuk, bea impor dan lain sebagainya dan penerimaan bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam,retribusi, laba BUMN, hasil sita dan penerimaan bukan pajak lainnya serta penerimaan berpa hibah.

Sedangkan penerimaan luar negeri yaitu penerimaan negara yang berasal dari luar negeri, seperti misalnya hutang dan bantuan dari luar negeri. Penerimaan ini ada sebagai bentuk penutup kekurangan atas penerimaan dalam negeri, akan tetapi dalam hal hutang perlu adanya sikap hati-hati agar tidak sampai hutang tersebut terlalu besar dan akibatnya justru malah akan membebani anggaran negara itu sendiri

Kedua penerimaan ini memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan suatu negara, terkhusus Indonesia. Seperti misalnya pada era pemerintahan Jokowi saat ini yang sedang massif melakukan pembangunan infrastuktur yang jelas itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam kasus ini pemerintah bisa mendapatkan penerimaan pembangunan baik berupa sumbangan maupun bantuan bersyarat atau pinjaman yang bisa berupa bantuan program ataupun bantuan proyek.

Setiap negara pasti akan terus mengupayakan peningkatan pendapatannya agar terjaminnya kelancaran pembangunan negara diberbagai bidang dalam rangka untuk memajukan negara tersebut ke tingkat yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2017 ini, kendati berharap penerimaan negara yang terus tumbuh tetapi kenyataanya justru malah penerimaan merosot sedangkan hutang yang kian tumbuh subur. Akibatnya pertumbuhan hutang dan penerimaan negara dinilai tidak seimbang. Hal ini didasarkan pada jumlah pertumbuhan hutang selama lima tahun terakhir yang terus mengalami  peningkatan sementara penerimaan justru terus malambat.

Berdasarkan data Kementerian keuangan RI, pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan negara trecatat mencapai angka 15% sedangkan hutang masih pada angka 9%. Tahun berikutnya mulai terbalik, yakni tahun 2013 total penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak hanya 11% sedangkan hutang sudah melesat pada angka 20%. Sedangkan pada tahun 2016 hutang tumbuh sebesar 11% dan angka penerimaan hanya mampu mencapai 3%.

Per Mei 2017 presiden Jokowi telah menyumbang hutang pemerintah Indonesia sebesar Rp1.62 Triliun. Sehingga total keseluruhan hutang nya menjadi Rp320,3 triliun dengan rasio terhadap PDB mencapai 28%. Rasio ini masih dinilai aman dikarenakan masih jauh dari batas maksimum seperti yang sudah diterangkan dalam UU No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi hutang maksimal yakni sebesar 60% dari PDB.

Akan tetapi perhitungan rasio yang dianjurkan oleh IMF ini, menurut para ekonom Indonesia dinggap kurang tepat apabila dibandingkan dengan angka Produk Domestik Bruto. Karenanya pada perolehan angka PDB di Indonesia hanya didominasi oleh besarnya konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 55,6% diikuti oleh pembentukan modal tetap dan investasi yang porsinya sekitar 31.3%. Sedangkan dari sisi hanya menyumbang 2% terhadap PDB. Oleh karena itu angka PDB ini tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam menghitunga rasio hutang seperti pada negara-negara maju karena pada akhirnya akibat perhitungan berdasar PDB ini hutang negara akan terus di kalim maih pada tahap posisi yang aman dan wajar.

Selain itu pemerintah juga harus hati-hati dalam memperhitungkan rencana anggaran pendapatannya, jangan sampai seperti  pada kasus tahun 2015 lalu yang mana pemerintahan Jokowi menargetkan pajak terlalu tinggi sementara realisasinya tidak mampu mencapai angka tersebut akibatnya sepanjang tahun 2015 pemerintah harus menambah hutang sebesar Rp556.3 triliun.

Pertumbuhan yang tidak seimbang ini akan menimbukan berbagai permasalahan kedepannya bagi negara itu sendiri. Mulai dari beban bunga yang akan terus membesar ditambah lagi dengan hutang pokok yang akan menggerogoti keuangan negara. Juga ketergantungan pada modal asing maupun lembaga-lembaga keuangan internasional yang dapat mengancam kedaulatan negara. Dan parahnya negara hanya akan sibuk memikirkan cara melunasi hutang sampai-sampai tanggung jawab mensejahterakan bangsa akan terpinggirkan.

Perlu diketahui pada tahun 2018 mendatang pemerintah Jokowi menargetkan penerimaan negara dalam Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun sedangkan penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 triliun. Angka ini meningkat 8,2% dibandingkan tahun 2017 ini yang hanya sebesar Rp1.736,06 triliun. Untuk mendorong teralisasinya angka ini pemerintahan Jokowi akan melakukan perbaikan pada bidang perpajakan. Selain itu pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan pendapatan kepabeanan dan cukai serta mendorong PNBN dengan menyeimbangkan sumber daya alam, laba BUMN dan pos-pos lainnya.

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog