Syarat Sah Melakukan Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan

Syarat Sah Melakukan Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan - Sebagai negara hukum, Indonesia, dalam melakukan setiap tindakan harus pula memiliki landasan hukum yang berlaku. Tindakan yang berdasarkan hukum ini memiliki tujuan agar sistem hukum/Produk hukum yang ada dapat berjalan.

Dijalan pun, terutama yang memiliki kendaraan bermotor harus pula memiliki kelengkapan baik secara administratif berupa surat kendaraan maupun standar keamanan, seperti helm untuk roda dua dan sabuk pengaman untuk roda empat.

Dalam artikel ini, penulis ingin kembali mengingatkan kepada semua pihak bahwa kelengkapan tersebut diatas sangatlah penting untuk diperhatikan. Mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum.

Sumber Gambar : pojokseni.com
Untuk memastikan bahwa pengendara telah melaksanakan standar keamanan dan kepemilikan terhadap kendaraan, maka pihak berwenang biasanya melakukan pemeriksaan yang sering kali kita liat di jalan raya.

Namun dalam proses pemeriksaan (yang lebih dikenal dengan razia), pihak berwenang pun memiliki standar prosedural yang harus dipenuhi yakni syarat sah melakukan razia kendaraan bermotor di jalan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, menjelaskan dua situasi yakni pada saat siang hari dan saat malam hari. Walaupun keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tapi saat malam hari melakukan razia, petugas wajib:

-  Menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan (razia).
-  Memasang Lampu Isyarat Berwarna Kuning, dan
-  Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

-  Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
-  Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
-  Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
-  Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Sedangkan yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan/razia kendaraan bermotor di jalan adalah: Petugas Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalulintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melakukan tugasnya, para petugas ini harus diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang sedang melakukan razia. Dalam surat perintah tugas tersebut sedikitnya harus memuat;

-  Alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
-  Waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
-  Tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
-  Penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
-  Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Sedangkan dalam melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

-    Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
-    Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
-    Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
-    Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Ini adalah standar yang harus dilakukan oleh petugas yang berwenang saat melakukan pemeriksaan/razia di jalan raya. Namun pada prakteknya, penulis sendiri, pernah mengalami dan menemui petugas dalam melakukan pemeriksaan/razia tidak memasang tanda bahwa sedang ada pemeriksaan/razia.

Jawaban petugas saat ditanya kenapa tidak memberikan tanda adalah karena jika dipasang tanda para pengendara berbelok arah guna menghindari razia tersebut. Juga saat ditanya surat tugas, para petugas saling lempar. Nama petugas juga seringkali ditutupi. Hal ini pernah penulis alami sehingga penting kiranya untuk memberitahukan kepada khalayak.

Karena Indonesia adalah negara hukum, tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk beralasan yang demikian itu. Karena jika dalam melakukan pemeriksaan/razia tidak memenuhi syarat, maka pemeriksaan/razia tidak sah secara hukum. Hal ini juga untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (oknum), karena dapat merugikan nama baik lembaga terkait.

Apalagi saat ini, Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan razia kendaraan bermotor secara nasional  bersandi Zebra atau Operasi Zebra yang dimulai pada  1 November 2018 hingga 14 November 2018.maka memperhatikan syarat sah melakukan razia kendaraan bermotor di jalan harus betul-betul kita amati.

Baca Juga: Negara Hukum

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog