Tugas dan wewenang Kepala Desa

Tugas dan wewenang Kepala Desa - Kepala Desa merupakan pemimpin disebuah desa yang ada di Indonesia. Kepala desa dipilih secara demokratis dengan masa jabatan enam tahun. Karena dipilih secara demokratis, kepala desa tidak bertanggung kepada camat. Hubungan kepala desa dan camat hanya sebatas koordinasi.

Tugas dan wewenang Kepala Desa
Sumber gambar: deviantart.net

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menjadi wilayah baru yang memiliki hak untuk menentukan Pembangunan mana yang lebih prioritas. Dengan demikian,  Undang-undang Desa menjadikan desa tidak hanya menjadi objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek.

Baca Juga: Dua Model Pembangunan Desa

Maksud dari tidak hanya menjadi objek melainkan subjek adalah dalam desa melakukan pembangunan tidak harus melulu menunggu ataupun sesuai dengan pemerintah pusat. Hal ini semacam otonomi yang mana desa diberikan kebebasan dalam melakukan pembangunan yang dipandang lebih prioritas.

Tugas Kepala Desa

Tugas dari kepala desa berdasarkan pada undang-undang desa, pasal 26 ayat (1) adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, serta melakukan pembangunan desa.

Kata "Pembangunan" tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, seperti gorong-gorong atau tugu misalnya. Melainkan juga Pembangunan non fisik seperti Pembangunan Ekonomi melalui BUM-des.

Melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga masuk dalam kategori Pembangunan Desa non fisik.

Wewenang Kepala Desa

Demi mensukseskan program kerjanya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat desa, membuat peraturan desa (perdes), menetapkan anggaran pendapatan da belanja desa. Lebih lengkapnya, silahkan baca pasal 26 ayat (2) undang-undang desa.

Kewenangan yang begitu besar, membuat kepala desa memiliki potensi untuk mengembangkan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Maka, kualitas sumberdaya manusia dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting. Mengingat besarnya anggaran desa yang sudah dikucurkan.

Lalu siapa yang mengawasi keuangan desa?

Dalam Undang-undang desa pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja kepala desa. BPD merupakan badan legislatif seperti DPR. Karena ia juga ikut mensahkan peraturan desa bersama Kepala desa. BPD juga bisa menjadi tempat menampung aspirasi dari masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor nomor 43 tahun 2014 juga mengamanahkan agar Kepala desa memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, karena Tugas dan Wewenang Kepala Desa serta adanya anggaran dana desa yang begitu besar tidak ada lagi alasan untuk desa tidak berkembang. Jika masih ada hal yang demikian, Kepala Desa lah yang harus di evaluasi. Meskipun semuanya itu memerlukan proses.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog