UMP 2018, Pro Buruh atau Pengusaha?

UMP 2018, Pro Buruh atau Pengusaha - Akhir-akhir ini kenaikan UMP ramai dibicarakan masyarakat. Pasalnya pada 1 Oktober lalu setiap Gubernur diinstruksikan untuk mengumumkan secara serentak besarnya kenaikan UMP di provinsinya masing-masing atau paling lambat 21 November 2017. Hal ini merupakan lanjutan atas kebijakan pemerintah yang telah menetapkan  besarnya UMP 2018 yakni sekitar 8,71% yang merupakan hasil dari penambahan UMP 2017 dikalikan tingkat inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 4.99%.

Perhitungan penetapan UMP 2018 ini diharapkan dapat mengakomodasi kedua belah pihak yang mana pihak buruh bisa menikmati kenaikan upah sedangkan pihak pengusaha tidak menanggung terlalu berat kenaikan upah tersebut.

UMP 2018, Pro Buruh atau Pengusaha?
Sumber Gambar : Okezone.com
Dasar perhitungan kenaikan UMP 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Skema Pengupahan Tenaga Kerja, pasal 44 ayat 1 dan ayat 2. Dalam prakteknya PP ini terus mendapatkan kritikan karena dipandang hanya berpihak pada pengusaha dan merugikan bagi buruh. Hal dikarenakan pada PP 78 kenaikan UMP didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang kemudikan dikalikan dengan besaran UMP tahun sebelumnya.

Perhitungan tersebut berbeda dengan aturan lama yang menghitung kanaikan UMP berdasarkan 60 jenis Komponen Hidup Layak (KLH) yang ditetapkan secara tripartit antara pengusaha, buruh dan pemerintah atau dengan kata lain buruh bisa ikut andil secara langsung dalam penentuan upah yang diterimanya, begitupun pemerintah yang berposisi sebagai penjembatan antara buruh dengan pengusaha itu sendiri. Itulah sebabnya pencabutan PP ini selalu menjadi salah satu tuntutat dalam setiap aksi yang dilakukan buruh di Indonesia.

Adapun perhitungan kenaikan UMP 2018 yang ditetapkan  8,7% adalah sebagai berikut. Kota Jakarta misalnya, UMP tahun sebelumnya yaitu Rp3.355.750 x 8,71% = Rp292.285 dan itu artinya besarnya UMP 2018 yaitu Rp3.355.750 + Rp292.285 = Rp3.648.035.

Namun kenaikan 8,7% ini masih jauh dibawah harapan kaum buruh sebesar USD50 atau Rp675.000 seperti yang disampaikan pada peringatan Hari Upah Layak Internasional Tahun 2017. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hal ini sangat perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya biaya hidup saat ini. Sedangkan dari pihak pengusaha angka ini sudah dinilai memberatkan di tengah kondisi perekonomian yang sedang dilanda kelesuan.

Sampai saat ini setidaknya sudah 9 provinsi yang mengumukan besaran kenaikan UMP di tahun 2018 yakni Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Surabaya dan Sumatera Utara. Dalam prakteknya kesembilan provinsi ini menetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yakni 8.7% kecuali Jambi yang hanya 8%. Keputusan diberbagai daerah ini pun mengundang reaksi masayarakat, terkhusus ibu kota Jakarta.

Penatapan UMP sebesar 8,7% di Kota Jakarta, buruh menilai kepemerintahan Anies-Sandi telah ingkar janji terhadap kontrak politik yang telah mereka buat pada saat masa kampanye yang salah satu poinnya adalah tidak menggunakan PP 78 untuk dijadikan sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta. Bahkan tidak hanya dari kalangan buruh, politisi partai politik juga melakukan kritikan yang sama. Dukungan yang diberikan buruh telah dikhianati Anies-Sandi dengan tidak memenuhinya tuntutan  untuk menaikkan gaji yang diinginkan berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 yakni Rp3.917.398.

Berbeda dengan kepemimpian Ahok yang lebih berani menggunakan hak priogratifnya pada 2017 lalu dengan menaikkan UMP diatas ketentuan PP 78 2015. Atas hal ini pada peringatan 10 November mendatang serikat buruh akan melakukan demo besar-besaran terkait penetapan UMP ini. Begitu pula dengan Jabar dan daerah-daerah lain meskipun tidak semua terekspos oleh media. Karena memang buruh selaku penggerak ekonomi butuh disejahterahkan .

Melihat itu semua pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Apalagi mereka yang memberikan janj-janji palsu pada saat kampanye yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk memperoleh dukungan suara. Karenanya, kekuatan persatuan sangat mungkin untuk melawan ketidakadilan.

Seperti sejarah negeri ini yang dengan kekuatan persatuan bahkan presiden pun dapat ditumbangkan. Selain itu bukan hanya daya beli masyarakat yang akan terus menurun akibat upah rendah, pemasukan keuntungan para pengusaha pun akan berkurang. Dan akibatnya over produksi tidak bisa terelakkan, dan pada akhirnya kestabilan perekonomian lah yang akan dipertaruhkan.

Maka Penting, dalam penetapan UMP 2018 ini harus benar-benar dapat menjawab kebutuhan  dasar masyarakat terutama bagi mereka (buruh) yang telah lama bekerja dan mengabdikan dirinya untuk perusahaan dimana ia bekerja. Itulah pembahasan UMP 2018, Pro Buruh atau Pengusaha? semoga bermanfaat.
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Setiap komentar yang anda tulis, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Arsip Blog